Ini Daftar Jasa Kena Pajak yang ada di Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu elemen penting dalam struktur perpajakan Indonesia. PPN dikenakan pada berbagai barang dan jasa, dan dalam hal jasa, terdapat daftar khusus yang dikenai pajak.

Baca Juga: Ini Dia Pengelompokan Pajak yang ada di Indonesia

Dalam artikel ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak dan membahas Daftar Jasa Tidak Kena PPN, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perpajakan di sektor jasa di Indonesia.

Pengertian Jasa Kena Pajak

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 e dan f UU No.11 tahun 1994 yang telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang didasarkan pada suatu perjanjian atau tindakan hukum yang mengakibatkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak menjadi tersedia untuk digunakan. Ini termasuk dalamnya jasa yang diproduksi berdasarkan pesanan atau permintaan dengan bahan dan petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak.

Apabila kita merujuk pada pengertian Jasa Kena Pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah jasa kena pajak sangat beragam. Oleh karena itu, undang-undang telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan menentukan kategori jasa yang tidak dikenai pajak.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penentuan apakah suatu jasa kena pajak atau tidak harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pertama, jasa tersebut harus sesuai dengan definisi JKP. Kedua, penyerahan jasa harus terjadi di dalam wilayah pabean. Ketiga, penyerahan jasa tersebut harus dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Adanya ketentuan ini membantu dalam memahami peraturan seputar Jasa Kena Pajak, sehingga perusahaan dan individu yang terlibat dapat mengelola pajak PPN mereka dengan lebih baik dan lebih efisien.

Baca Juga: Pahami Pajak Dibayar Dimuka: Konsep dan Jenisnya

Daftar Jasa Tidak Kena PPN

Dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, terdapat kategori jasa yang tidak dikenai PPN atau sering disebut sebagai “Daftar Jasa Tidak Kena PPN” (Non-JKP). Pasal 4A ayat 3 UU PPN mengatur bahwa hampir seluruh jenis jasa termasuk dalam kategori jasa kena pajak. Namun, untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak, undang-undang menyediakan daftar khusus jasa yang terbebas dari PPN. Berikut adalah beberapa jenis jasa yang tidak termasuk dalam objek pajak dan oleh karena itu bebas dari kewajiban PPN:

1. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis: Meliputi pelayanan dokter umum, dokter gigi, spesialis, ahli kesehatan, dan berbagai pelayanan kesehatan lainnya, termasuk pengobatan alternatif yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa Pelayanan Sosial: Termasuk panti asuhan, panti jompo, lembaga rehabilitasi, pemadam kebakaran, dan pelayanan olahraga yang tidak bersifat komersial.
3. Jasa Pengiriman Surat dan Perangko: Termasuk pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa Keuangan: Meliputi berbagai layanan perbankan dan jasa keuangan seperti penghimpunan dana, peminjaman dana, pembiayaan, dan asuransi.
5. Jasa Pendidikan: Meliputi layanan pendidikan formal, kejuruan, luar biasa, keagamaan, dan kursus keterampilan.
6. Jasa Keagamaan: Termasuk pelayanan rumah ibadah, khotbah, dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
7. Jasa Penyelenggaraan Kesenian dan Hiburan: Khususnya, acara kesenian yang tidak bersifat komersial.
8. Jasa Penyiaran Non-Iklan: Jasa penyiaran radio dan televisi yang tidak bersifat iklan.
9. Jasa Angkutan Umum: Termasuk angkutan umum di darat dan air.
10. Jasa Perhotelan: Layanan penginapan dan penyewaan ruangan untuk acara.
11. Jasa Tenaga Kerja: Layanan penyaluran tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja.
12. Jasa Penyedia Tempat Parkir: Jasa penyediaan tempat parkir berbayar.
13. Jasa Katering: Layanan penyedia makanan dan minuman.
14. Jasa yang Dilaksanakan oleh Pemerintah: Jasa yang disediakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan umum.

Baca Juga: Ini Dia Besaran Pajak Penghasilan di Indonesia!

Penting untuk memahami bahwa PPN tidak dikenakan pada jenis-jenis jasa di atas, sehingga wajib pajak yang berhubungan dengan jasa-jasa ini tidak perlu membayar PPN atas transaksi tersebut. Penyederhanaan ini bertujuan untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya.